Laporan PBB: ISIS Minta Konsesi Hukum Syariah untuk Crypto, Gimana Selanjutnya?

Di-update

August 3, 2024

Gambar Laporan PBB: ISIS Minta Konsesi Hukum Syariah untuk Crypto, Gimana Selanjutnya?

Jakarta, Pintu News – Kelompok ISIS semakin serius dalam menggunakan crypto dengan meminta kepatuhan terhadap Hukum Syariah. Kelompok ini menginginkan agar crypto yang mendukung aktivitas terorisme mereka mematuhi hukum Islam yang mengatur operasi harian mereka. Simak informasi lengkapnya pada berita berikut ini!

Kekhawatiran Anggota PBB terhadap Penggunaan Crypto oleh ISIS

Menurut laporan PBB, kelompok ini telah mulai memberikan instruksi rinci kepada rekan-rekan mereka tentang cara mengirim aset digital. Mereka bahkan memiliki saluran dan platform khusus, seperti CryptoHalal dan Umma Crypto di aplikasi media sosial Telegram, untuk menerima transfer tersebut.

Tim Pemantauan Sanksi dan Dukungan Analitis dari Komite Dewan Keamanan PBB bertugas melacak ISIS dan Al-Qaeda. Langkah-langkah ini menjadi perlu di tengah meningkatnya penggunaan platform digital seperti bursa crypto, e-wallet, dan stablecoin di kalangan kelompok teroris.

Anggota PBB sangat prihatin dengan kegiatan kelompok ini dan strategi mereka menggunakan crypto untuk mendanai serangan mereka.

Kelompok ini memanfaatkan crypto untuk menyembunyikan jejak keuangan mereka, membuat pihak berwenang kesulitan untuk menemukan atau menyelidiki aktivitas ilegal mereka. Selain itu, banyak dari kelompok teroris ini sekarang mampu menghindari sanksi seperti yang diberlakukan oleh Departemen Keuangan AS.

Penggunaan Crypto yang Meluas dan Tantangan Regulator

Laporan PBB ini menunjukkan adopsi crypto yang semakin meluas, bahkan di kalangan kelompok teroris. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan besar bagi regulator dan penegak hukum di seluruh dunia.

Anonimitas yang ditawarkan oleh crypto membuatnya menjadi alat yang menarik bagi kelompok teroris untuk menghindari sistem keuangan tradisional.

Regulator keuangan dan otoritas penegak hukum sedang bekerja sama untuk meningkatkan pengawasan dan mengembangkan kebijakan yang dapat membantu mengidentifikasi dan menghentikan transaksi yang mencurigakan.

Banyak platform crypto telah memperkenalkan langkah-langkah KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti Money Laundering) untuk memastikan bahwa pengguna mereka tidak terlibat dalam aktivitas ilegal.

Dampak pada Politik AS dan Industri Crypto

Di sisi lain, penggunaan crypto yang semakin meluas juga mempengaruhi politik di Amerika Serikat. Politisi Amerika mencoba menunjukkan dominasi mereka dalam pemilihan yang akan datang dengan menggunakan crypto sebagai alat.

Misalnya, Wakil Presiden Kamala Harris dari Partai Demokrat berusaha memperbaiki hubungannya dengan industri crypto dengan menghadiri pertemuan penting di Washington.

Sementara itu, anggota Partai Republik, Donald Trump, menepis pembicaraan tentang debat dengan Wakil Presiden Kamala Harris.

Hal ini menunjukkan bagaimana crypto telah menjadi topik penting dalam politik Amerika dan bagaimana para politisi berusaha menggunakan teknologi ini untuk keuntungan mereka.

Kesimpulan

Laporan PBB yang mengungkap upaya ISIS untuk mencari konsesi hukum Syariah untuk penggunaan crypto menyoroti tantangan baru dalam memerangi terorisme.

Dengan anonimitas dan kemudahan transfer dana lintas batas yang ditawarkan oleh crypto, kelompok teroris semakin tertarik untuk memanfaatkannya.

Oleh karena itu, penting bagi otoritas internasional untuk bekerja sama dan mengembangkan strategi efektif untuk mencegah penyalahgunaan crypto oleh organisasi teroris.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*DISCLAIMER
Konten ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Pintu mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi