Jakarta, Pintu News – Stuart Alderoty, Chief Legal Officer (CLO) Ripple, secara tegas menyerukan agar Wakil Presiden Kamala Harris menghentikan apa yang dia sebut sebagai “perang yang salah arah” oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) terhadap industri crypto.
Seruan ini muncul setelah keputusan pengadilan baru-baru ini dalam kasus hukum yang sedang berlangsung antara Ripple dan SEC. Simak berita lengkapnya berikut ini!
Dalam beberapa pekan terakhir, Stuart Alderoty telah semakin vokal mengenai perlunya campur tangan politik dalam masalah ini. Dalam sebuah wawancara, dia menyoroti pentingnya “reset crypto” yang diusulkan oleh Kamala Harris dan mendesak agar pemerintahan AS segera mengambil tindakan untuk mengakhiri konflik dengan SEC.
Menurut Alderoty, regulasi SEC saat ini tidak hanya merugikan Ripple, tetapi juga seluruh komunitas crypto. Dia menekankan bahwa kebijakan yang saat ini diterapkan oleh SEC menghambat inovasi dan menciptakan ketidakpastian yang merugikan semua pihak yang terlibat dalam ekosistem crypto.
Baca Juga: Bitcoin Diproyeksikan Capai $100.000 pada 2024, Apakah Kamu Siap?
Minggu ini, pengadilan memutuskan bahwa Ripple harus membayar denda sebesar $125 juta karena gagal mendaftarkan penjualan token XRP mereka kepada investor institusi.
Denda ini jauh lebih kecil dari $2 miliar yang awalnya diminta oleh SEC. Alderoty menganggap keputusan ini sebagai kemenangan besar, bukan hanya untuk Ripple, tetapi untuk seluruh industri crypto.
Keputusan pengadilan ini memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan, menetapkan bahwa XRP itu sendiri bukanlah sekuritas. Ini adalah poin penting dalam diskusi regulasi crypto dan dapat mempengaruhi pendekatan SEC di masa depan terhadap aset digital lainnya.
Baca Juga: Winklevoss Bersaudara Tegas Menolak Aturan Baru CFTC, Ancaman bagi Inovasi?
Meski demikian, Alderoty mengakui bahwa SEC mungkin akan mengajukan banding, namun dia optimis bahwa proses hukum ini akan segera berakhir.
Keputusan pengadilan ini membuka jalan bagi regulasi yang lebih jelas di masa depan, yang sangat penting untuk mendukung inovasi sambil memastikan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang ada.
Alderoty percaya bahwa langkah-langkah yang diambil saat ini akan membantu mengurangi ketidakpastian yang selama ini membayangi industri crypto.
Seruan Ripple kepada Kamala Harris dan pemerintahan AS adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan regulasi yang seimbang, di mana inovasi dapat berkembang tanpa terhambat oleh kebijakan yang tidak jelas atau bermusuhan. Ini bukan hanya tentang Ripple atau XRP, tetapi tentang masa depan seluruh industri aset digital.
Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.
*DISCLAIMER
Konten ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Pintu mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.
Referensi: