Australia Nyatakan Siap Atur Cryptocurrency Demi Lindungi Investor

Updated

February 6, 2023

Gambar Australia Nyatakan Siap Atur Cryptocurrency Demi Lindungi Investor

Mengikuti perlombaan adopsi crypto yang dilakukan secara global, Australia juga sedang membuka konsultasi publik mengenai taksonomi aset crypto. Dilansir dari Bitcoin News (5/2/23), pada 3 Februari 2023, pemerintah Australia telah merilis makalah konsultasi tentang “pemetaan token”, dan mengumumkannya sebagai langkah mendasar dalam agenda reformasi multistage pemerintah untuk mengatur pasar. Tak hanya itu, pernyataan tersebut juga membahas regulasi crypto di negara tersebut.

Makalah Informatif Mengenai Crypto

Dalam laporan Cointelegraph (3/2/23), makalah yang dirilis oleh pemerintah Australia ini bertujuan untuk menginformasikan pendekatan “berbasis fakta, sadar konsumen, dan ramah inovasi” untuk pengembangan kebijakan.

Berdasarkan metode “fungsional” dan teknologi, makalah ini mengusulkan beberapa definisi dasar untuk semua hal tentang crypto. Pada tingkat pertama, makalah ini menguraikan konsep-konsep utama jaringan crypto, token crypto, dan juga smart contract.

Menurut visi Departemen Keuangan Australia, jaringan crypto adalah sistem komputer terdistribusi yang mampu menampung token crypto. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan informasi dan memproses instruksi pengguna. Mengutip dari Cointelegraph, makalah ini mengutip Bitcoin dan Ethereum sebagai dua jaringan crypto publik yang paling terkenal.

Sementara itu, token crypto didefinisikan sebagai sebuah unit informasi digital yang dapat “digunakan atau dikontrol secara eksklusif” oleh seseorang yang tidak mengelola perangkat keras host, di mana token tersebut direkam. Menurut makalah tersebut, konsep “penggunaan dan kontrol eksklusif” adalah faktor pembeda utama antara token crypto dan catatan digital lainnya.

Masih dalam makalah yang sama, sebuah smart contract dijelaskan berjalan sebagai kode komputer yang dipublikasikan ke database jaringan crypto. Hal ini melibatkan perantara atau agen yang menjalankan fungsi di bawah janji atau pengaturan atau prosedur lain yang diselesaikan oleh jaringan crypto tanpa janji, perantara, dan agen.

Memprioritaskan Perlindungan Konsumen

Selain memberikan informasi dasar tentang crypto, pemerintah Austalia, yang kini dipimpin oleh Anthony Norman Albanese telah merilis makalah konsultasi yang mengeksplorasi elemen-elemen ekosistem crypto yang sudah cukup diatur dan yang masih memerlukan perhatian tambahan.

Hal ini dilakukan karena pemerintah Australia tengah berupaya untuk memastikan regulasi aset crypto dapat melindungi konsumen atau investor, serta memposisikan ekonomi negara untuk mengambil keuntungan dari produk dan layanan digital baru.

Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah Australia mengatakan bahwa mereka berencana untuk mereformasi perizinan dan penyimpanan aset crypto. Menurut laporan, penekanan khusus akan diberikan pada sebagian mata uang crypto yang saat ini belum sesuai dengan kerangka peraturan layanan keuangan Australia.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan, pemerintah Australia mengatakan bahwa mereka juga bermaksud untuk menundukkan penyedia layanan aset crypto pada “seperangkat kewajiban dan standar operasional”. Mengutip dari Bitcoin News, pernyataan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk melindungi dana digital pelanggan.

Mengenai rancangan kerangka kerja hak asuh dan perizinan, pemerintah Australia mengatakan akan memulai proses konsultasi publik pada pertengahan tahun 2023, memungkinkan sebuah konsultasi yang memadai sebelum pengenalan undang-undang.

Australia Mengidentifikasi dan Mengendalikan Risiko yang Ada

Tak hanya meregulasi crypto untuk melindungi para inverstor, pernyataan tersebut juga mengatakan bahwa pemerintah masih memiliki banyak hal yang perlu dilakukan. Dalam pernyataannya, pemerintah Australia mengatakan,

Makalah konsultasi yang dirilis hari ini mengeksplorasi secara rinci elemen-elemen ekosistem crypto mana yang diatur secara memadai dan mana yang masih memerlukan perhatian tambahan. Hal ini akan memungkinkan Pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk fokus pada kesenjangan peraturan dan memastikan bahwa risiko yang muncul diidentifikasi dan dikendalikan.

Pernyataan tersebut juga mengatakan bahwa meskipun pemerintah Australia terbuka untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, mereka tetap ingin hal ini dilakukan dengan cara yang teratur. Dengan langkah ini, pemerintah Australia berharap akan “mendapatkan pengaturan kebijakan yang tepat untuk melindungi konsumen, serta mendukung inovasi di sektor yang sedang berkembang ini.”

Selain kerangka kerja penitipan dan perizinan crypto yang direncanakan, pemerintah Australia mengatakan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan konsumen terlindungi. Beberapa langkah ini termasuk meningkatkan kinerja tim crypto, yakni Komisi Sekuritas & Investasi Australia (ASIC), menghentikan penipuan, serta mendeteksi kemungkinan adanya pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Bukan hanya Australia, baru-baru ini, pemerintah Inggris juga telah merilis makalah konsultasi terkait regulasi crypto, yang disambut baik oleh beberapa orang. Simak selengkapnya di Bagaimana Isi Kerangka Regulasi Crypto di Inggris?