Departemen Pengembangan Ekonomi dan Perdagangan Puerto Rico telah mengeluarkan dokumen yang menetapkan aturan yang harus diikuti oleh proyek blockchain untuk mendapatkan manfaat pembebasan pajak yang ditawarkan negara kepada perusahaan blockchain.
Tindakan tersebut disebutkan berupaya untuk menciptakan suasana kepastian dan stabilitas perusahaan blockchain.
Seperti apakah aturan yang ditetapkan pemerintah persemakmuran di bawah naungan Amerika Serikat tersebut? Simak informasi selengkapnya seperti dilansir laman The Bit Times berikut ini.
Puerto Rico saat ini tengah berusaha menarik perusahaan blockchain untuk membangun kegiatan operasionalnya di wilayah pulau AS.
Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Departemen Pengembangan Ekonomi dan Perdagangan Puerto Riko dilaporkan telah mengeluarkan informasi mengenai surat yang mengumumkan kerangka peraturan untuk memelopori daya tarik lebih banyak perusahaan blockchain ke wilayah tersebut.
Baca Juga: Portugal Usulkan Pajak Crypto 28% dalam Anggaran 2023
Surat tersebut mengklarifikasi persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan ini untuk mendapatkan keuntungan dari pembebasan pajak melalui kode pengecualian Puerto Rico yang juga dikenal sebagai Undang-Undang 60.
Manuel Cidre, sekretaris Departemen Pengembangan Ekonomi dan Perdagangan Puerto Riko, menjelaskan bahwa langkah ini memposisikan Puerto Riko sebagai salah satu destinasi yang paling dicari oleh perusahaan blockchain.
Berbagai komunitas nasional asal Puerto Riko secara umum memuji upaya yang dilakukan pemerintah setempat ini.
Hal ini dikarenakan upaya ini akan membantu menempatkan Puerto Riko sebagai tempat bagi perusahaan blockchain untuk beroperasi secara aman.
Keiko Yoshino, direktur eksekutif Asosiasi Perdagangan Blockchain Puerto Riko, menyatakan bahwa hal ini menunjukkan minat wilayah tersebut untuk bersaing dalam ekonomi blockchain global yang sedang berkembang saat ini.
Bicara soal pajak, keringanan pajak pun sempat diberikan pemerintah Argentina kepada warganya, lho!
Warga Argentina kini didorong pemerintah untuk mengungkapkan kepemilikan crypto mereka melalui insentif pajak.
Kementerian Ekonomi Argentina telah memperkenalkan undang-undang crypto baru yang ditujukan untuk mengatasi pencucian uang.
Oleh karena itu, pemerintah setempat mendorong warganya untuk mengungkapkan kepemilikan crypto mereka dengan memberi mereka insentif penurunan tarif pajak.
Bagaimana isi rancangan undang-undang crypto di Argentina tersebut? Simak informasi selengkapnya mengenai Laporin Kepemilikan Crypto Bisa Dapet Diskon Pajak di sini.
*Disclaimer:
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.
Referensi: