Dalam langkah bersejarah, Pemerintah Filipina mengumumkan rencana untuk menerbitkan obligasi Treasury tokenisasi senilai 10 miliar peso atau sekitar $179 juta. Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk memodernisasi infrastruktur keuangannya dan menandai langkah penting menuju ekspansi pasar utang domestik negara tersebut. Simak berita lengkapnya berikut ini!
Biro Treasury Filipina berencana menawarkan obligasi Treasury tokenisasi ini kepada pembeli institusional, termasuk lembaga keuangan milik negara seperti Bank Pembangunan Filipina dan Bank Tanah Filipina. Obligasi ini akan tersedia dalam denominasi minimum 10 juta peso, dengan peningkatan sebesar 1 juta peso.
Dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan pada November 2024, obligasi satu tahun ini diharapkan dapat menjadi saluran investasi baru bagi peserta institusional. Penerbitan obligasi Treasury tokenisasi ini akan dilakukan menggunakan teknologi buku besar terdistribusi (DLT) sebagai bagian dari bukti konsep.
Meski DLT akan memainkan peran penting, catatan resmi obligasi akan tetap dipertahankan di National Registry of Scripless Securities (NRoSS) bersama dengan sistem blockchain.
Baca Juga: Filipina Tunda Perilisan Kerangka Kerja Crypto, Ada Apa?
Langkah ini bertujuan untuk menunjukkan manfaat potensial DLT dalam pasar keuangan, termasuk mengurangi risiko penyelesaian dan meningkatkan efisiensi. Dengan memanfaatkan blockchain, pemerintah bermaksud untuk menjelajahi cara-cara untuk menurunkan biaya penerbitan dan administrasi, yang berpotensi memungkinkan denominasi lebih kecil atau fraksionalisasi obligasi.
Wakil Bendahara Erwin Sta menyebutkan bahwa pemerintah akan “terus mempelajari teknologi ini dan menguji sejauh mana kami bisa mengambilnya” ketika ditanya tentang kemungkinan penggunaan berkelanjutan aset dan obligasi dunia nyata yang ditokenisasi.
Baca Juga: Bursa Crypto Teratas Filipina, Coins.ph, Kehilangan $6 Juta Akibat Eksploitasi
Keputusan Filipina untuk menerbitkan obligasi tokenisasi mencerminkan tren yang lebih luas di antara pemerintah Asia yang sedang menjelajahi pasar obligasi tokenisasi.
Hong Kong menerbitkan obligasi hijau tokenisasi senilai $100 juta pada Februari lalu, memanfaatkan protokol tokenisasi Goldman Sachs. Sementara itu, Singapura telah memulai uji coba untuk menokenisasi aset dunia nyata bekerja sama dengan JPMorgan, DBS Bank, BNY Mellon, dan Apollo.
Secara global, pemerintah semakin banyak menjelajahi tokenisasi aset dunia nyata berbasis blockchain, menarik minat dari lembaga keuangan besar seperti JPMorgan dan HSBC. Meski Bank Investasi Eropa (EIB) tidak menerbitkan obligasi pemerintah, mereka telah menjadi penerbit obligasi tokenisasi yang produktif.
Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.
*Disclaimer
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.
Referensi: