Raksasa Teknologi Berjanji Cegah Intervensi AI dalam Pemilu!

Updated

February 19, 2024

Gambar Raksasa Teknologi Berjanji Cegah Intervensi AI dalam Pemilu!

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI" class="news-token" style="display:inline-block" href="/market/ai">(AI) yang pesat membawa berbagai risiko, terutama dalam konteks pemilihan umum. Untuk mengantisipasi hal ini, dua puluh perusahaan teknologi yang bergerak di bidang AI telah mengumumkan komitmen mereka untuk mencegah perangkat lunak mereka memengaruhi pemilihan umum, termasuk di Amerika Serikat.

Kesepakatan ini mengakui bahwa produk AI menimbulkan risiko signifikan, terutama di tahun ketika sekitar empat miliar orang di seluruh dunia diperkirakan akan berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Perjanjian Sukarela untuk Mencegah Konten AI yang Menyesatkan

Perjanjian tersebut menyoroti kekhawatiran tentang AI yang menyesatkan dalam konten pemilihan dan potensinya untuk menyesatkan publik, sehingga mengancam integritas proses pemilihan.

Meskipun bersifat sukarela dan tidak sejauh larangan total konten AI dalam pemilihan, perjanjian ini menjabarkan delapan langkah yang akan diambil perusahaan pada tahun 2024. Langkah-langkah ini melibatkan pembuatan alat untuk membedakan gambar yang dihasilkan AI dari konten asli dan memastikan transparansi dengan publik tentang perkembangan penting.

Tanggapan Beragam dari Berbagai Pihak

free press x — **Sumber: Akun X Free Press**

Kesepakatan ini menuai tanggapan beragam dari berbagai pihak. Free Press, sebuah kelompok advokasi internet terbuka, menyatakan bahwa komitmen tersebut hanyalah janji kosong. Mereka berpendapat bahwa perusahaan teknologi tidak menepati janji sebelumnya untuk integritas pemilu setelah pemilihan 2020.

Kelompok ini menganjurkan peningkatan pengawasan oleh peninjau manusia. Di sisi lain, Anggota DPR AS Yvette Clarke menyambut baik kesepakatan teknologi tersebut dan ingin melihat Kongres membangunnya. Clarke telah mensponsori undang-undang untuk mengatur deepfake dan konten buatan AI dalam iklan politik.

Upaya Pemerintah dan Tantangan yang Dihadapi

Pemerintah AS telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi potensi penyalahgunaan AI dalam pemilihan. Komisi Komunikasi Federal (FCC) telah melarang robocall yang dibuat oleh AI yang berisi suara yang dibuat oleh AI. Beberapa negara bagian juga telah memberlakukan undang-undang untuk membatasi AI dalam komunikasi politik.

Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi dalam memerangi deepfake dan konten AI yang menyesatkan. Kualitas deepfake semakin meningkat, sehingga semakin sulit dibedakan dari video, gambar, dan audio asli. Selain itu, penegakan peraturan di tingkat negara bagian seringkali kurang komprehensif dibandingkan penegakan di tingkat federal.

Kesimpulan

Perkembangan AI yang pesat membawa risiko signifikan terhadap integritas pemilihan umum. Perusahaan teknologi telah membuat komitmen untuk mencegah perangkat lunak mereka memengaruhi pemilihan, tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa AI tidak digunakan untuk menyesatkan publik dan merusak proses demokrasi.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer

Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi