Pemerintah Thailand telah menyetujui keringanan pajak bagi individu yang memegang token investasi dalam upaya untuk mempromosikan penggunaan token tersebut untuk penggalangan dana.
Pada tanggal 13 Maret, media lokal, Bangkok Post, melaporkan bahwa kabinet Thailand telah menyetujui keringanan pajak bagi pemegang token investasi. Dalam laporan tersebut, Direktur Jenderal Departemen Pendapatan Thailand, Kulaya Tantitemit, mengatakan bahwa individu yang memperoleh keuntungan dari memegang token investasi dan telah dipotong pajak sebesar 15% dapat mengecualikan penghasilan ini ketika menghitung pajak penghasilan pribadi mereka. Simak berita lengkapnya disini!
Selain individu, pemerintah Thailand juga memperkenalkan keringanan pajak bagi penerbit token investasi. Pada tanggal 7 Maret, pemerintah mengumumkan bahwa pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk penerbit token investasi telah dihapuskan.
Wakil Juru Bicara Pemerintah Rachada Dhnadirek menjelaskan bahwa dengan cara ini, perusahaan akan memiliki akses ke metode penggalangan dana alternatif, seperti token investasi, selain penggalangan dana tradisional. Pejabat tersebut mengatakan pemerintah memperkirakan token investasi akan menghasilkan sekitar $3,7 miliar dalam bentuk modal selama dua tahun ke depan.
Perpajakan kripto di Thailand telah terbukti menjadi perjalanan yang sulit bagi regulator. Pada bulan Januari 2022, Thailand memperkenalkan pajak capital gain sebesar 15% atas pedagang kripto yang beroperasi di negara tersebut. Namun, keputusan untuk memperkenalkan pajak capital gain tersebut mendapat reaksi keras dari publik.
Baca Juga: Terobosan Baru di Thailand: Investasi Aset Digital Kini Lebih Bebas!
Di bawah pengecualian tersebut, pemegang token investasi yang telah dipotong pajak capital gain sebesar 15% tidak perlu memasukkan keuntungan tersebut ketika menghitung pajak penghasilan mereka, yang pada dasarnya mengakhiri skenario pajak berganda.
“Kementerian Keuangan melalui Departemen Pendapatan mengakui pentingnya token digital untuk investasi (Token Investasi), yang akan menjadi alat lain untuk mengumpulkan dana bagi pelaku bisnis di negara ini,” kata Kulaya Tantitemit, direktur jenderal Departemen Pendapatan Thailand.
Thailand baru-baru ini telah menyetujui serangkaian manfaat pajak untuk perusahaan dan pengguna kripto, termasuk pembebasan PPN untuk pendapatan hingga tahun 2023 dan manfaat pajak sebesar $1 miliar bagi perusahaan yang menerbitkan token investasi. Pengecualian baru ini berlaku untuk pendapatan token investasi mulai tanggal 1 Januari 2024.
Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.
*Disclaimer
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.
Referensi