Pajak Crypto Jerman: Bebas Pajak atau Dibebani Pajak?
Jerman, negara yang dikenal dengan regulasi ketat dan pajak tinggi, ternyata memiliki kebijakan pajak yang cukup ramah untuk mata uang crypto. Kebijakan ini membuat Jerman menjadi salah satu negara tujuan investasi crypto yang menarik.
Namun, baru-baru ini muncul perdebatan mengenai penghapusan pembebasan pajak crypto di Jerman. Partai Hijau (BĂĽndnis 90/Die GrĂĽnen) mengusulkan agar pembebasan pajak crypto dicabut, dengan alasan keadilan dan kesetaraan pajak.
Kebijakan Pajak Crypto Jerman Saat Ini
Saat ini, pajak crypto di Jerman ditentukan berdasarkan lama kepemilikan investor. Jika seorang investor memegang crypto selama lebih dari satu tahun, keuntungan perdagangan pajak mereka akan bebas pajak.
Baca Juga: Fenomena Teknologi AI dan Boomer yang Hebohkan Facebook: AI Bisa Bikin Awet Muda?
Kebijakan ini dibuat untuk mendorong investasi jangka panjang dan meningkatkan daya tarik Jerman sebagai lokasi investasi crypto. Namun, Partai Hijau menilai pembebasan pajak ini tidak adil karena instrumen keuangan lainnya dikenakan pajak capital gain sebesar 25%, terlepas dari berapa lama investor crypto memegangnya.
Argumen Mendukung Penghapusan Pembebasan Pajak Crypto
Partai Hijau berpendapat bahwa pembebasan pajak crypto selama satu tahun tidak adil. Mereka mengklasifikasikan token crypto sebagai investasi modal, yang lebih sebanding dengan saham atau emas, bukan sebagai mata uang.
Sabine GrĂĽtzmacher, anggota Bundestag dari Partai Hijau, mengatakan bahwa tidak ada insentif khusus untuk pembebasan pajak atas keuntungan setelah periode penyimpanan satu tahun.
Ia juga menekankan perlunya meningkatkan kesadaran di kalangan anak muda tentang risiko yang ada, terutama mengingat adanya influencer yang menggunakan iklan berbayar untuk melebih-lebihkan peluang.
Argumen Menentang Penghapusan Pembebasan Pajak Crypto
Tidak semua orang setuju dengan klaim Partai Hijau bahwa crypto tidak layak mendapatkan pembebasan pajak. Ulli Spankowski, pendiri aplikasi perdagangan crypto Bison dan kepala petugas digital di Boerse Stuttgart Digital, mengatakan bahwa klasifikasi aset crypto dalam undang-undang pajak Jerman sudah jelas.
Menurut undang-undang saat ini, aset crypto dianggap sebagai “barang ekonomi lainnya” dan dengan demikian memenuhi syarat untuk perdagangan bebas pajak setelah satu tahun – standar yang sama berlaku untuk emas fisik.
Spankowski berpendapat bahwa periode penyimpanan satu tahun berfungsi sebagai instrumen penting untuk meningkatkan basis investor dan telah menjadikan Jerman sebagai lokasi yang menarik bagi investor crypto.
Jika usulan Partai Hijau disetujui, penghapusan pembebasan pajak crypto dapat berdampak pada budaya investasi, keadilan pajak, dan administrasi transaksi crypto di Jerman. Beberapa pihak khawatir bahwa hal ini dapat menghambat budaya investasi di Jerman dan mengurangi daya tarik negara tersebut sebagai lokasi investasi crypto.
Kesimpulan
Perdebatan mengenai penghapusan pembebasan pajak crypto di Jerman masih berlangsung. Keputusan akhir akan bergantung pada kesepakatan antara Partai Hijau, Partai Demokrat Sosial (SPD), dan Partai Demokrat Bebas (FDP) yang saat ini memerintah Jerman. Jika usulan Partai Hijau disetujui, hal ini dapat berdampak signifikan pada pasar crypto Jerman dan mempengaruhi keputusan investor.
Baca Juga: Bitcoin: Harga di Bawah $57.000 Bisa Pertahankan Pasar Bull?
Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.
*Disclaimer:
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.
Referensi
- Cointelegraph. Greens Germany Cryptocurrency Tax Politics. Diakses pada tanggal 22 Maret 2024
- Nomad Capitalist. Germany Crypto Tax. Diakses pada tanggal 22 Maret 2024
- Featured Image: Bitcoin News
