Kekhawatiran Meningkat Saat Tiongkok dan AS Borong Bitcoin: Apa Artinya Bagi Desentralisasi?

Jakarta, Pintu News – Dunia mata uang crypto didorong oleh janji kebebasan dari entitas terpusat seperti pemerintah (Tiongkok dan AS), bank, dan lembaga keuangan lainnya. Teknologi Bitcoin tidak diragukan lagi cukup canggih untuk mengurus dirinya sendiri; namun, peningkatan rencana stimulus pemerintah terus menimbulkan masalah.

Secara umum, Bitcoin maxis dan komunitas mata uang crypto semakin khawatir tentang peningkatan penyerapan Bitcoin oleh ekonomi yang lebih besar seperti Tiongkok dan AS. Melalui DOJ, pemerintah AS saat ini memegang lebih dari 200 ribu Bitcoin, menjadikannya negara terdepan dalam kepemilikan BTC meskipun membutuhkan dukungan yang jelas untuk kursus tersebut.

Tidak seperti AS, pemerintah Tiongkok telah berulang kali menunjukkan niat yang jelas untuk memiliki BTC. Pemerintah Tiongkok adalah satu-satunya negara yang menyaingi AS dalam jumlah kepemilikan BTC. Dengan sekitar 190 ribu Bitcoin, kedua negara tersebut memposisikan diri sebagai penjaga Bitcoin, menimbulkan pertanyaan tentang desentralisasi sejati.

Ancaman Potensial Tiongkok dan AS terhadap Desentralisasi

Bitcoin tumbuh subur pada desentralisasi dan kebebasan bagi penggunanya. Ketika ekonomi besar seperti AS dan Tiongkok terus mengumpulkan Bitcoin, ada potensi ancaman untuk memusatkan kepemilikan, yang merusak sifat desentralisasi mata uang crypto secara umum. Selain itu, adopsi crypto massal oleh otoritas seperti Tiongkok dan AS dapat berdampak signifikan terhadap regulasi.

Baca Juga: Bitcoin Siap Menghadapi Badai Harga Sempurna Akibat Kebijakan The Fed

Pengaruh regulasi pemerintah-pemerintah ini dapat menghambat pertumbuhan alami mata uang crypto ini. Adopsi Bitcoin yang berkelanjutan oleh Tiongkok dan AS dapat menciptakan regulasi crypto yang lebih ketat yang dapat dengan mudah mempengaruhi penggunaan dan distribusinya.

Menurut Tweet Blockworks, DOJ memiliki banyak Bitcoin dan mungkin berencana untuk menjual sebagian besarnya. Tweet tersebut memicu perdebatan di Twitter, dengan banyak orang Amerika menyatakan ketidakpuasan mereka.

Penutup

Bitcoin telah menjadi fenomena global, dengan semakin banyak orang dan institusi yang mengadopsinya. Namun, meningkatnya kepemilikan Bitcoin oleh pemerintah-pemerintah besar seperti Tiongkok dan AS menimbulkan kekhawatiran tentang desentralisasi mata uang crypto.

Jika pemerintah-pemerintah ini terus mengumpulkan Bitcoin, mereka dapat memperoleh kendali yang signifikan atas jaringan Bitcoin dan merusak sifat desentralisasinya. Hal ini dapat berdampak negatif pada keamanan dan kebebasan Bitcoin, serta menghambat pertumbuhan dan perkembangannya di masa depan.

Baca Juga: Kebijakan Inovatif Artificial Intelligence dalam Dunia Pendidikan Diluncurkan oleh Dewan Eropa

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer:
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi

• Cryptopolitan. China and the US. Diakses pada tanggal 7 April 2024
• Crypto.news. Chinese rush to invest into banned Bitcoin amid economic downturn. Diakses tanggal 7 April 2024.
• Featured Image: Asia Times