Jakarta, Pintu News – Filipina, melalui Securities and Exchange Commission (SEC), berencana untuk memperkenalkan kerangka peraturan untuk mata uang kripto pada paruh kedua tahun 2024.
Langkah ini bertujuan untuk mengatur perdagangan mata uang kripto di negara tersebut sambil melindungi keamanan investor.
SEC Filipina telah mengambil langkah tegas terhadap penyedia layanan mata uang kripto yang tidak berlisensi di negara tersebut. Baru-baru ini, regulator tersebut melarang Binance karena menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar.
Baca juga: Kebijakan Baru Filipina Terhadap Crypto: Langkah Tegas Atas Bursa Tak Berizin!
SEC juga telah meminta Apple dan Google untuk menghapus aplikasi Binance dari toko aplikasi masing-masing.
Ketua SEC Filipina, Emilio B. Aquino, menekankan bahwa semua platform perdagangan kripto di Filipina harus mendapatkan lisensi yang diperlukan untuk menawarkan layanan mereka.
Langkah ini merupakan bagian dari Undang-Undang Republik No. 8799, yang dikenal sebagai Securities Regulation Code (SRC). Aquino mengklarifikasi bahwa langkah-langkah terbaru ini tidak dimaksudkan untuk “menargetkan” platform tertentu.
Dia juga mengutip runtuhnya FTX, yang menyebabkan kerugian miliaran dolar, dan beberapa investor “terbakar”.
Aquino menambahkan bahwa insiden tersebut menjadi pelajaran bagi Filipina, yang tidak dapat “mengejar orang di luar” yurisdiksi mereka, tidak seperti Amerika Serikat. Oleh karena itu, negara tersebut berupaya untuk mengatur sektor mata uang kripto.
SEC Filipina berencana untuk mengeluarkan kerangka peraturan untuk aset kripto dan perdagangannya pada akhir tahun ini. Pedoman yang akan datang ini akan mencakup aset kripto dan aktivitas perdagangannya, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan investor.
Meskipun pedoman tersebut kemungkinan akan dilaksanakan setelah disetujui akhir tahun ini, Aquino menegaskan kembali bahwa SEC mengharuskan bursa kripto untuk mendapatkan lisensi dan pendaftaran yang diperlukan sebelum beroperasi di negara tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh Securities Regulation Code (SRC).
Mengenai tindakan SEC terhadap Binance dan platform perdagangan tidak terdaftar lainnya, Aquino mengatakan bahwa regulator tersebut hanya melakukan “pekerjaannya”. Namun, ketua tersebut mencatat bahwa beberapa pedagang masih dapat mengakses platform yang diblokir atau tidak diatur melalui VPN.
Baca juga: Ripple Siap Luncurkan Stablecoin Berbasis Dolar AS, CTO David Schwartz Beri Kode!
Larangan Binance di Filipina telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pedagang kripto di negara tersebut.
Menurut Ethan Rose, CEO Pouch, yang menangani pembayaran Bitcoin, larangan Binance melindungi warga Filipina dari “aktor jahat”. Dia juga menambahkan bahwa itu akan mendorong lebih banyak bisnis ke bursa lokal, menarik lebih banyak pendanaan investasi.
Rose percaya bahwa larangan tersebut, secara umum, baik untuk ekonomi Filipina. Sayangnya, CEO tersebut menyoroti adanya “trade-off”. Rose mengatakan bahwa pedagang lokal akan menanggung biaya perdagangan yang tinggi.
Dia secara khusus mengatakan bahwa selain biaya tinggi, pedagang akan memiliki “lebih sedikit variasi token untuk diperdagangkan”. Filipina berencana untuk menerbitkan mata uang digital bank sentral (CBDC) dalam dua tahun ke depan. Namun, rencananya adalah untuk meluncurkan CBDC grosir, bukan versi eceran.
Menurut Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), bank sentral Filipina, CBDC eceran dapat memperburuk bank run selama masa ketidakpastian keuangan. Di sisi lain, CBDC secara keseluruhan akan meningkatkan efisiensi pembayaran domestik dan lintas batas.
Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.
*Disclaimer
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.
Referensi: