KuCoin Terapkan PPN 7,5% di Nigeria, Sinyal Regulasi Kripto?

Updated

July 4, 2024

Gambar KuCoin Terapkan PPN 7,5% di Nigeria, Sinyal Regulasi Kripto?

Jakarta, Pintu News – KuCoin, bursa kripto global terkemuka, mengumumkan kebijakan pajak baru yang menimbulkan ketidakpastian di komunitas kripto Nigeria.

Mulai 8 Juli, KuCoin akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 7,5% pada biaya transaksi untuk pengguna yang terdaftar dengan informasi Know Your Customer (KYC) di Nigeria. Simak berita lengkapnya berikut ini!

PPN 7,5% untuk Biaya Transaksi di KuCoin

Dalam postingan di situs webnya, KuCoin memberi tahu pengguna Nigeria bahwa pajak baru hanya berlaku untuk biaya yang dikenakan per transaksi, bukan pada jumlah transaksi keseluruhan. Misalnya, membeli 1.000 USDT Bitcoin dikenakan biaya 1 USDT (0,1%), dan PPN atas biaya ini akan menjadi 0,075 USDT, sehingga jumlah transaksi bersih menjadi 998,925 USDT.

Namun, sumber persetujuan untuk PPN ini masih belum jelas. Tidak diketahui apakah pemerintah Nigeria atau lembaga seperti Federal Inland Revenue Service yang mengesahkan pajak ini. Kurangnya kejelasan ini membuat banyak orang di komunitas kripto Nigeria mempertanyakan keabsahan dan implementasi PPN tersebut.

Kekhawatiran dan Ketidakpastian

✅KuCoin introduces 7.5% VAT on trading fees for Nigeria Users

We are writing to inform you of an important regulatory update that impacts our users from Nigeria.

Starting from July 8th, 2024, we will begin collecting a Value-Added Tax (“VAT”) at a rate of 7.5% on… pic.twitter.com/Y6elL3RjFi
— KuCoin Africa (@KuCoinAfrica) July 3, 2024

Selain itu, ada ketidakpastian tentang otoritas yang menyetujui, dengan kekhawatiran muncul atas kemampuan KuCoin untuk mengirimkan PPN, mengingat pembatasan Bank Sentral Nigeria pada konversi mata uang kripto ke mata uang fiat.

Ada juga ketidakpastian mengenai apakah PPN hanya berlaku untuk perdagangan peer-to-peer yang melibatkan naira atau semua transaksi kripto yang dilakukan di platform.

Dengan batas waktu implementasi perubahan baru pada 8 Juli yang semakin dekat, KuCoin dan otoritas Nigeria diharapkan memberikan penjelasan untuk menghindari kebingungan lebih lanjut dan potensi gangguan di pasar.

Sinyal Regulasi Kripto di Nigeria?

Pengenalan PPN oleh KuCoin dapat menunjukkan perubahan sikap pemerintah terhadap pengakuan aset digital. Rume Ophi, seorang analis kripto lokal, memandang pemungutan PPN sebagai langkah positif yang dapat mengarah pada penerimaan formal cryptocurrency sebagai instrumen keuangan yang sah di Nigeria.

Dia menyarankan bahwa langkah ini dapat membuka jalan bagi peraturan dan lisensi di masa depan dalam industri kripto.

Namun, larangan berkelanjutan oleh CBN, yang dimulai pada tahun 2021, tetap menjadi penghalang yang signifikan. Pembatasan ini telah menghambat pengembangan bursa kripto lokal, mendorong pelaku industri untuk mencari kondisi yang lebih menguntungkan di luar negeri.

Ophi menyesalkan hilangnya peluang karena tindakan pemerintah yang ketat, yang telah menghambat pertumbuhan industri kripto yang baru lahir di Nigeria.

Ada spekulasi bahwa pajak ini bisa menjadi pendahulu untuk regulasi kripto yang lebih komprehensif. Langkah-langkah tersebut memungkinkan bank untuk memfasilitasi perdagangan kripto, memperluas ruang lingkup di luar transaksi peer-to-peer.

Namun, kejelasan tentang masalah ini belum diberikan, meninggalkan ruang untuk spekulasi di antara pengguna dan pemangku kepentingan.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer:
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi