Gubernur Bank Prancis Buka Suara, Semua Perusahaan Crypto di Prancis Harus Berlisensi!

Gubernur Bank Prancis telah menyerukan persyaratan lisensi yang lebih ketat untuk perusahaan crypto di Prancis, dilansir dari Cryptoslate.

Pada 5 Januari 2022, Francois Villeroy de Galhau mengatakan dalam pidatonya bahwa Prancis seharusnya tidak menunggu undang-undang crypto Uni Eropa (UE) yang akan datang untuk memberlakukan lisensi wajib bagi Digital Asset Service Providers (DASP) atau penyedia layanan aset digital lokal.

Lalu, apa saja yang dikatakan oleh Gubernur Bank Prancis pada pidatonya terkait regulasi crypto di Prancis? Simak berita lengkapnya berikut ini!

Villeroy: ‘Prancis Perlu Mengadopsi Lisensi Wajib DASP’

RUU Markets in Crypto Assets (MiCA) atau RUU aset crypto oleh Parlemen Eropa yang menyediakan serangkaian peraturan perizinan crypto diperkirakan belum bisa diberlakukan hingga tahun 2024.

Menurut Bloomberg, Villeroy menyampaikan hal tersebut kepada industri keuangan negara dalam pidatonya, yang menyatakan bahwa, “Semua kekacauan yang terjadi di tahun 2022 memberi keyakinan sederhana bahwa lebih baik bagi Prancis untuk mengadopsi lisensi wajib DASP daripada hanya sekedar registrasi,” dikutip dari Cointelegraph, Jumat (5/1/2023).

Dilansir dari Cointelegraph, saat ini bisnis crypto yang menyediakan perdagangan dan kustodi crypto diharuskan untuk terdaftar dengan Otoritas Pasar Keuangan (AMF), regulator pasar negara tersebut.

Lisensi DASP bersifat opsional, tetapi bagi perusahaan yang menerapkan lisensi tersebut harus mematuhi segudang standar organisasi, perilaku, dan keuangan. Namun, dari 60 perusahaan crypto yang terdaftar di AMF, per artikel ini diterbitkan belum ada perusahaan yang dilisensikan sebagai DASP.

Baca Juga: Dukung Regulasi Crypto AS, CEO Ripple Optimis Akan Ada Terobosan Baru!

Sekilas Tentang RUU Aset Crypto (MiCA)

Dikutip dari Cointelegraph, MiCA telah melewati Parlemen UE sejak September 2020. Lalu, pada 10 Oktober, framework crypto telah disahkan oleh Komite Parlemen Eropa untuk Urusan Ekonomi dan Moneter, hasil negosiasi antara Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa, dan Parlemen Eropa.

Selain itu, voting pleno terakhir untuk MiCA dijadwalkan ulang dan akan diselenggarakan di sekitar akhir tahun 2022 hingga Februari 2023. Anggota Parlemen Eropa, Stefan Berger, menjelaskan kepada Cointelegraph pada bulan November 2022 bahwa alasan penundaan itu adalah karena mengingat betapa panjangnya teks hukum, para ahli bahasa pengacara memerlukan waktu yang lebih lama.

Sementara itu, Italia, salah satu negra di Eropa yang memiliki lebih dari 60 juta penduduk itu baru-baru ini resmi umumkan pajak crypto sebesar 26%. Undang-undang crypto yang berlaku di Italia tersebut dirancang mengikuti persetujuan RUU Markets in Crypto Assets (MiCA) pada 10 Oktober 2022 yang lalu, dan diharapkan bisa mulai berlaku pada tahun 2024 mendatang.

Referensi:

• Bloomberg. France’s Villeroy Urges Obligatory Licensing for Crypto Firms. Diakses tanggal: 6 Januari 2023

• Cointelegraph. French central bank governor pushes for crypto licensing ahead of EU laws. Diakses tanggal: 6 Januari 2023

• Cryptoslate. France’s top bank official calls for mandatory crypto licensing rules. Diakses tanggal: 6 Januari 2023