RUU Baru Amerika Serikat Mengklasifikasikan Crypto sebagai Komoditas, Gimana Dampaknya?

Updated

June 4, 2023

Gambar RUU Baru Amerika Serikat Mengklasifikasikan Crypto sebagai Komoditas, Gimana Dampaknya?

Dilansir dari BeInCrypto (3/6/23), para anggota senior Partai Republik di DPR Amerika Serikat telah merilis rancangan undang-undang yang mengklasifikasikan crypto sebagai komoditas, bukan sekuritas.

Lebih lanjut, rancangan undang-undang ini, yang disebut “Digital Asset Market Structure Proposal”, diajukan oleh Ketua Komite Layanan Keuangan DPR, Patrick McHenry, dan Ketua Komite Pertanian DPR, Glenn “GT” Thompson.

Rancangan Undang-Undang Crypto sebagai Komoditas

regulasi crypto uar transparan — Sumber: Thomson Reuters

Rancangan undang-undang ini berusaha untuk mengatasi beberapa masalah regulasi yang dihadapi oleh industri crypto dan memberikan kejelasan bagi industri tersebut. RUU ini juga memungkinkan inovasi dan berupaya melindungi konsumen crypto Amerika. Berbicara tentang RUU tersebut, McHenry mengatakan,

“Tujuan kami adalah untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara perlindungan konsumen dan mendorong inovasi yang bertanggung jawab.”

McHenry mendesak para pelaku pasar dan pemangku kepentingan untuk memberikan feedback yang konstruktif untuk membantu meningkatkan undang-undang tersebut.

Sementara itu, Thompson menguatkan pernyataan McHenry, dengan menambahkan bahwa RUU ini akan membantu menutup kesenjangan regulasi antara regulator keuangan.

“Upaya bersama yang bersejarah dengan Komite DPR untuk Jasa Keuangan ini bertujuan untuk menutup kesenjangan otoritas yang ada antara CFTC dan SEC dan meningkatkan kepemimpinan AS dalam inovasi keuangan dan teknologi.”

Lebih lanjut, RUU ini juga mendapat dukungan dari anggota DPR, termasuk Ketua Subkomite Aset Digital, Teknologi Keuangan, dan Inklusi, French Hill.

Menurut Hill, pendekatan RUU ini akan membawa perlindungan konsumen dan investor yang ada ke aktivitas dan perantara terkait aset digital di bawah prinsip ‘risiko yang sama dan regulasi yang sama’.

Anggota parlemen lain yang mendukung RUU ini adalah Ketua Subkomite Pasar Komoditas, Aset Digital, dan Pembangunan Pedesaan, Dusty Johnson.

Pengawasan CFTC dan Bursa Komoditas Digital

Salah satu aspek kunci dari rancangan undang-undang ini adalah menentukan apakah aset digital harus diklasifikasikan sebagai komoditas atau sekuritas. Menurut rancangan ini, perusahaan crypto yang diatur yang menangani token atau crypto dapat berargumen bahwa aset tersebut adalah komoditas.

Selain upaya reklasifikasi, rancangan undang-undang ini juga mengusulkan pembentukan kategori bisnis terdaftar baru yang dikenal sebagai bursa komoditas digital, yang tunduk pada pengawasan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC).

Bursa-bursa ini akan diharuskan untuk mematuhi perlindungan standar agensi, termasuk pemisahan aset pelanggan, dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah manipulasi pasar. CFTC juga akan mendapatkan kewenangan baru atas perdagangan langsung komoditas crypto, yang akan memperkuat pengawasan regulasi di pasar crypto.

Komunitas Crypto Memberikan Dukungan

Banyak pemangku kepentingan dalam komunitas crypto telah menyatakan dukungannya terhadap RUU ini. Kepala petugas hukum Coinbase, Paul Grewal, menggambarkannya sebagai RUU yang menggembirakan, mengingat definisinya tentang sekuritas dan komoditas.

Salah satu pendiri Gemini, Tyler Winklevoss, juga menyebut undang-undang yang diusulkan sebagai perkembangan yang disambut baik. Winklevoss mengatakan, “Penting untuk memberikan kejelasan peraturan yang bijaksana untuk inovasi industri crypto yang bertanggung jawab di AS.”

Beberapa pihak lain menunjukkan bahwa RUU tersebut mengklarifikasi banyak masalah, termasuk yurisdiksi, pendaftaran, dan stablecoin.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

Referensi: