Pejabat Korea Selatan Wajib Laporkan Kekayaan Crypto Mulai 2024? Ini Alasannya!

Updated

December 29, 2023

Gambar Pejabat Korea Selatan Wajib Laporkan Kekayaan Crypto Mulai 2024? Ini Alasannya!

Korea Selatan mengambil langkah besar menuju transparansi dengan mewajibkan hampir 6.000 pejabatnya untuk mengungkapkan aset crypto mereka secara publik mulai tahun 2024. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap skandal yang melibatkan anggota parlemen dan menimbulkan kekhawatiran akan konflik kepentingan serta penggunaan informasi dalam. Simak berita lengkapnya berikut ini!

Transparansi Aset Crypto Pejabat

Mulai tahun 2024, warga Korea Selatan akan dapat mengakses informasi tentang aset crypto para pejabat pemerintah melalui Sistem Etika Pejabat Publik. Sebelumnya, beberapa pejabat sipil telah melaporkan kepemilikan crypto mereka melalui lembaran negara atau situs web kementerian, namun dengan sistem baru ini, transparansi akan lebih terjamin.

Pengungkapan ini akan mencakup data dari setidaknya 5.800 pejabat dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pejabat pemerintah. Sistem ini juga akan memudahkan pendaftaran informasi kepemilikan crypto dengan bantuan dari lima bursa crypto besar di Korea Selatan.

Skandal dan Reaksi Legislatif

Skandal yang melibatkan Kim Nam-kuk, anggota Partai Demokrat, yang memiliki aset crypto Wemix senilai minimal $4,5 juta, telah memicu perubahan legislatif. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan informasi.

Sebagai tanggapan, Majelis Nasional Korea Selatan mengamandemen Undang-Undang Majelis Nasional dan Undang-Undang Etika Pelayanan Publik. Hal ini menghasilkan keputusan bulat untuk mewajibkan pejabat sipil melaporkan aset crypto mereka.

Kerja Sama Bursa Crypto dan Dampaknya

Lima bursa crypto utama di Korea Selatan, termasuk Upbit dan Bithumb, akan meluncurkan “sistem penyediaan informasi” terpisah. Ini akan mempermudah proses registrasi informasi kepemilikan crypto bagi para pejabat.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan mencegah penyalahgunaan aset crypto untuk kepentingan pribadi. Dengan adanya sistem ini, transparansi kepemilikan aset crypto diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Kesimpulan

Inisiatif Korea Selatan ini menandai era baru dalam pengelolaan aset crypto di kalangan pejabat pemerintah. Dengan transparansi yang ditingkatkan, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan aset digital dan meningkatkan integritas pemerintahan di mata masyarakat.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer

Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi: