Kebijakan Terkini AS: Mengharuskan Laporan ke IRS untuk Transaksi Crypto Lebih dari $10.000

Updated
January 3, 2024
Gambar Kebijakan Terkini AS: Mengharuskan Laporan ke IRS untuk Transaksi Crypto Lebih dari $10.000

Sebuah kebijakan terkini di Amerika Serikat menuntut para pelaku transaksi crypto untuk melaporkan transaksi yang nilainya melebihi $10.000 kepada Internal Revenue Service (IRS). Kebijakan ini menimbulkan kecemasan di antara para investor dan pengguna crypto karena kekhawatiran akan kesulitan dalam kepatuhan dan potensi risiko hukum yang mungkin timbul. Simak beritanya disini!

Kebijakan Pelaporan Transaksi Crypto

Kebijakan yang diintegrasikan dalam undang-undang infrastruktur bipartisan menuntut para broker crypto untuk memberikan informasi pribadi terkait transaksi aset digital yang bernilai lebih dari $10.000. Informasi yang wajib dilaporkan mencakup nama, alamat, dan nomor jaminan sosial pengirim, yang harus disampaikan dalam waktu 15 hari setelah transaksi dilakukan.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisir pengelakan pajak. Namun, kebijakan ini dianggap masih ambigu dan menantang untuk diikuti.

Jerry Brito, direktur eksekutif Coin Center, mengungkapkan bahwa tanpa arahan yang lebih jelas dari IRS, banyak pengguna crypto akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebijakan ini. Beliau juga menekankan adanya risiko pelanggaran hukum yang tidak disengaja akibat ketidakjelasan dalam kebijakan tersebut.

Baca Juga: Tim IRS Melaporkan Peningkatan Tajam Investigasi Pajak Crypto!

Kekhawatiran dan Tantangan Hukum

kekhawatiran dan tantangan
Sumber: Akun X Jerry Brito

Coin Center, sebuah organisasi yang mendukung crypto, telah menantang kebijakan ini di pengadilan, mengklaim bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan konstitusi dan nyaris tidak mungkin untuk dipatuhi.

Mereka menunjukkan bahwa penambang dan validator crypto yang menerima blok hadiah tidak memiliki pengirim yang bisa diidentifikasi untuk dilaporkan. Transaksi yang terjadi melalui pertukaran desentralisasi juga tidak memiliki pengirim yang jelas yang bisa dilaporkan.

Coin Center juga menekankan bahwa kebijakan ini mengharuskan individu yang bertanggung jawab atas pelaporan untuk mengisi Formulir 8300 dan mengirimkannya ke IRS. Namun, Coin Center berargumen bahwa formulir ini juga dikirimkan ke FinCEN, yang menurut mereka tidak berhak menuntut data transaksi crypto. Proses hukum yang diajukan oleh Coin Center masih berlangsung.

Baca Juga: IRS Umumkan Pajak atas Hadiah Staking Crypto, Bagaimana Dampaknya?

Dampak bagi Investor Crypto

Bagi investor yang melakukan transaksi melalui bursa terpusat seperti Coinbase atau Kraken, tanggung jawab kepatuhan akan berada di tangan pengelola platform tersebut. Namun, untuk transaksi peer-to-peer atau hasil dari penambangan, tanggung jawabnya berpindah ke individu. Brito juga menyoroti dampak terhadap privasi yang ditimbulkan oleh kebijakan pelaporan pajak yang baru ini.

Departemen Keuangan AS telah berkomitmen untuk mengeluarkan panduan tambahan guna membantu dalam kepatuhan, tetapi hingga saat ini belum ada panduan yang resmi diterbitkan. Hal ini menyisakan ketidakpastian bagi para pelapor tentang bagaimana cara melaporkan transaksi anonim atau desentralisasi crypto yang bernilai lebih dari $10.000.

Kesimpulan

Dengan diberlakukannya kebijakan baru ini, para broker crypto diharuskan untuk segera memulai proses pelaporan yang rinci ke IRS untuk semua transaksi yang terjadi pada tahun 2024. Investor crypto yang bertransaksi dengan nilai lebih dari $10.000 harus bersiap-siap untuk berbagi informasi pribadi mereka secara detail kepada IRS.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer

Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi:

Bagikan

Berita Terbaru

Lihat Semua Berita ->