Tim Keamanan Dalam Negeri Biden Gandeng Para Elit Teknologi untuk Dewan Pertahanan AI

Jakarta, Pintu News – Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) baru-baru ini mengumumkan pembentukan Dewan Keamanan dan Keselamatan Kecerdasan Buatan atau artificial intelligence AI" class="news-token" style="display:inline-block" href="/market/ai">(AI) yang beranggotakan para CEO teknologi, akademisi, dan pemimpin bisnis berpengaruh.

Dibentuk di bawah arahan Presiden AS Joseph Biden, tujuan dewan baru ini adalah untuk memberi nasihat kepada Menteri DHS Alejandro Mayorkas dan Gedung Putih mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan buatan.

Secara khusus, dewan akan “mengembangkan rekomendasi untuk membantu para pemangku kepentingan infrastruktur kritis,” dan “mengembangkan rekomendasi untuk mencegah dan mempersiapkan gangguan terkait AI pada layanan penting yang berdampak pada keamanan nasional atau ekonomi, kesehatan masyarakat, atau keselamatan.”

Tim Elit Teknologi AS Bergabung dalam Dewan Pertahanan AI

Pemerintah AS telah membentuk Dewan Keamanan dan Keselamatan Kecerdasan Buatan (AI) yang beranggotakan para CEO teknologi, akademisi, dan pemimpin bisnis berpengaruh. Dewan ini bertujuan untuk memberi nasihat kepada Menteri DHS Alejandro Mayorkas dan Gedung Putih mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan buatan.

Para anggota dewan berasal dari berbagai perusahaan teknologi terkemuka, seperti Adobe, Alphabet, Anthropic, AMD, Amazon Web Services, Cisco, IBM, Microsoft, Nvidia, Delta Air Lines, Humane Intelligence, Occidental Petroleum, dan Northrop Grumman. Mereka bergabung dengan akademisi dari universitas, lembaga hak sipil dan kemanusiaan, walikota Seattle, Washington, dan gubernur Maryland.

Baca Juga: Peraturan DeFi Uni Eropa Siap Menyambut Bank Besar, Tantangan bagi Proyek Crypto!

Fungsi utama dewan adalah untuk memajukan “pengembangan dan penerapan yang bertanggung jawab” dari teknologi AI. Dewan akan mengembangkan rekomendasi untuk membantu para pemangku kepentingan infrastruktur kritis dan mencegah serta mempersiapkan gangguan terkait AI pada layanan penting yang berdampak pada keamanan nasional atau ekonomi, kesehatan masyarakat, atau keselamatan.

Uni Eropa Perkuat Aturan Anti Pencucian Uang

Parlemen Eropa telah mengadopsi serangkaian undang-undang yang memperkuat perangkat Uni Eropa untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Undang-undang baru ini memastikan bahwa orang-orang dengan kepentingan yang sah, termasuk jurnalis akan memiliki akses langsung, tanpa filter, langsung, dan gratis ke informasi kepemilikan manfaat yang disimpan dalam register nasional dan saling berhubungan di tingkat Uni Eropa.

Selain informasi terkini, register juga akan menyertakan data setidaknya lima tahun terakhir. Undang-undang tersebut juga memberi Unit Intelijen Keuangan (FIU) lebih banyak kewenangan untuk menganalisis dan mendeteksi kasus pencucian uang dan pendanaan teroris serta untuk menangguhkan transaksi yang mencurigakan.

Langkah-langkah Penting untuk Memerangi Kejahatan Keuangan

Undang-undang baru tersebut mencakup langkah-langkah uji tuntas yang ditingkatkan dan pemeriksaan identitas pelanggan, setelah itu apa yang disebut entitas yang berkewajiban (misalnya bank, pengelola aset dan aset kripto, atau agen real estat dan virtual) harus melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada FIU dan otoritas kompeten lainnya.

Mulai tahun 2029, klub sepak bola profesional papan atas yang terlibat dalam transaksi keuangan bernilai tinggi dengan investor atau sponsor, termasuk pengiklan dan transfer pemain, juga harus memverifikasi identitas pelanggan mereka, memantau transaksi, dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada FIU.

Undang-undang tersebut juga berisi ketentuan kewaspadaan yang ditingkatkan terkait dengan individu yang sangat kaya (total kekayaan senilai setidaknya EUR 50.000.000, tidak termasuk tempat tinggal utama mereka), batas Uni Eropa sebesar EUR 10.000 untuk pembayaran tunai, kecuali antara individu swasta dalam konteks non-profesional, dan langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan dengan sanksi keuangan yang ditargetkan dan menghindari sanksi yang dielakkan.

Otoritas Pengawas Pusat untuk Memerangi Kejahatan Keuangan

Untuk mengawasi aturan baru tentang pemberantasan pencucian uang, sebuah otoritas baru – Otoritas Anti Pencucian Uang dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme (AMLA) – akan didirikan di Frankfurt. AMLA akan bertugas mengawasi secara langsung entitas keuangan yang paling berisiko, melakukan intervensi jika terjadi kegagalan pengawasan, bertindak sebagai pusat bagi pengawas dan memediasi perselisihan di antara mereka.

AMLA juga akan mengawasi pelaksanaan sanksi keuangan yang ditargetkan. Paket Anti Pencucian Uang dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme (AML/CFT) terdiri dari arahan Anti Pencucian Uang (AML) keenam, peraturan “buku aturan tunggal” Uni Eropa, dan peraturan Otoritas Anti Pencucian Uang (AMLA).

Penutup

Pemerintah AS dan Uni Eropa mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengatasi tantangan keamanan nasional dan kejahatan keuangan. Pembentukan Dewan Keamanan dan Keselamatan Kecerdasan Buatan (AI) di AS serta pengadopsian undang-undang anti pencucian uang yang lebih ketat di Uni Eropa menunjukkan komitmen kedua wilayah tersebut untuk melindungi warga negara mereka dari ancaman yang terus berkembang.

Baca Juga: Token W dari Wormhole Meluncur di Beberapa Blockchain, Mengubah Cara Interaksi Blockchain!

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer:
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi

• Cointelegraph. Biden Homeland Security Team Taps Tech Elite for Artificial Intelligence Defense Board. Diakses pada tanggal 27 April 2024
• Europa Press Room. New EU Rules to Combat Money Laundering Adopted. Diakses pada tanggal 27 April 2024
• Featured Image: Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images