1,2 Juta Akun Terancam! Otoritas Pajak Australia Incar Data Pengguna Kripto, Ada Apa?
Jakarta, Pintu News – Australian Taxation Office (ATO) atau Otoritas Pajak Australia dilaporkan tengah mengincar data pribadi dan transaksi dari sekitar 1,2 juta pengguna bursa kripto.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah Australia untuk memberantas penggelapan pajak terkait aset kripto.
Data yang dikumpulkan ATO mencakup informasi pribadi seperti tanggal lahir, akun media sosial, dan nomor telepon, serta rincian transaksi seperti alamat dompet, jenis koin yang diperdagangkan, dan detail rekening bank.
Otoritas Pajak Australia Incar Data Pengguna Kripto
Di Australia, mata uang kripto dianggap sebagai aset kena pajak. Oleh karena itu, para pedagang kripto diwajibkan untuk membayar pajak capital gain atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset kripto.
Baca juga: Pemerintah Nigeria Larang Keras Transaksi Kripto P2P, Ada Apa?
Langkah ATO untuk mengumpulkan data pengguna bursa kripto ini dilakukan di tengah tren positif pasar kripto.
Bitcoin
Tidak hanya itu, kapitalisasi pasar altcoin teratas, tidak termasuk Bitcoin dan Ethereum, juga naik lebih dari 27% YTD, menurut data TradingView.
Australia Bukan Satu-satunya Negara yang Memburu Pajak Kripto
Australia bukan satu-satunya negara yang berupaya memungut pajak yang belum dibayar dari keuntungan aset digital.
Canada Revenue Agency (CRA) sedang melakukan lebih dari 400 audit terkait kripto dan menyelidiki ratusan investor kripto untuk mengamankan pajak kripto yang belum dibayar.
Di Turki, pemerintah diperkirakan akan memperkenalkan undang-undang terkait kripto, sementara di Amerika Serikat, regulator sedang mempertimbangkan untuk menaikkan tarif pajak capital gain jangka panjang bagi investor berpenghasilan tinggi.
Baca juga: Otoritas Moneter Hong Kong Bentuk Komunitas untuk Kembangkan CBDC Grosir dan Tokenisasi
Kompleksitas Kripto Picu Kurangnya Kesadaran Pajak
Kompleksitas ruang mata uang kripto global dapat menyebabkan kurangnya kesadaran mengenai kewajiban pajak. Hal ini mendorong otoritas pajak di seluruh dunia untuk menindak tegas pajak yang belum dibayar terkait aset digital.
Secara keseluruhan, langkah ATO untuk mengumpulkan data pengguna bursa kripto ini menunjukkan bahwa pemerintah Australia serius dalam memberantas penggelapan pajak terkait aset kripto.
Para pedagang kripto di Australia harus mematuhi kewajiban pajak mereka untuk menghindari sanksi dan denda.
Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.
*Disclaimer
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.
Referensi:
- Coindesk. Australia’s Tax Office Tells Crypto Exchanges to Hand Over Transaction Details of 12 Million Accounts: Reuters. Diakses pada tanggal 8 Mei 2024
- Coingape. Australia Tax Office Unveils Stricter Regulations for Crypto Exchanges: Report. Diakses pada tanggal 8 Mei 2024
- Cointelegraph. Australia Tax Office Crypto Users Crackdown. Diakses pada tanggal 8 Mei 2024
*Featured image: Unsplash
