India Siap Rilis Kebijakan Kripto pada September 2024: Konsultasi Stakeholder Jadi Kunci!
Jakarta, Pintu News – India berencana untuk merilis sebuah dokumen diskusi yang menguraikan sikap kebijakannya terhadap mata uang kripto sebelum September 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Urusan Ekonomi Ajay Seth dalam sebuah wawancara dengan outlet berita India, Moneycontrol.
Dokumen diskusi ini akan menjadi dasar untuk konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk bank sentral India (Reserve Bank of India/RBI), regulator pasar (Securities and Exchange Board of India/SEBI), dan pakar industri.
Konsultasi ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dan mencapai konsensus tentang pendekatan terbaik untuk mengatur mata uang kripto di India. Simak berita lengkapnya berikut ini!
Konsultasi Stakeholder: Mencari Jalan Tengah
Wawancara Seth tidak menunjukkan komitmen untuk mengatur kripto melalui undang-undang yang komprehensif. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya mencapai konsensus di antara para pemangku kepentingan.
“Saat ini, sebuah kelompok antar-kementerian sedang melihat kebijakan yang lebih luas untuk mata uang kripto. Kami berharap untuk mengeluarkan dokumen diskusi sebelum September,” kata Seth.
Kelompok antar-kementerian ini mencakup RBI, SEBI, dan Unit Intelijen Keuangan (FIU-IND). RBI telah menentang legitimasi kripto atau stablecoin, dan malah berusaha untuk melarangnya karena, menurutnya, aset digital menimbulkan risiko stabilitas ekonomi makro bagi negara berkembang.
SEBI tidak menentang pengaturan aset digital dan baru-baru ini mengatakan bahwa pengawasan perdagangan mata uang kripto harus diberikan kepada beberapa otoritas.
India: Dari Larangan ke Regulasi?
India tidak memiliki undang-undang kripto yang komprehensif tetapi telah mengenakan pajak yang tinggi pada sektor tersebut. Namun, India telah memperkenalkan persyaratan bagi entitas kripto untuk mendaftar dengan FIU-IND untuk mematuhi standar anti-pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme yang ditetapkan oleh badan global seperti Financial Action Task Force (FATF).
Baca Juga: Top Gainers Crypto di DEXScreener Hari Ini (26/7): SA dan HMU
“Di India, (mata uang kripto) diatur dari perspektif AML dan EFT (Transfer Dana Elektronik) saja. Regulasi dimulai dan berakhir di sana, tidak bisa lebih dari itu, jadi haruskah ruang lingkupnya lebih luas? Apa yang seharusnya menjadi sikap kebijakan? Semua itu akan keluar dalam dokumen diskusi,” kata Seth.
Pada September 2023, Seth mengatakan India akan menganalisis dan memutuskan posisinya sendiri tentang kripto dalam “beberapa bulan mendatang” setelah mempertimbangkan sikap para pemimpin global tentang kerangka aturan kripto yang dapat diterima.
Pernyataan itu muncul di sela-sela kepresidenan India di Group of 20 di mana India telah memprioritaskan penyusunan aturan kripto global berdasarkan konsensus.
Kesimpulan
Rilisnya dokumen diskusi tentang kebijakan kripto di India menunjukkan pergeseran sikap pemerintah dari pelarangan ke regulasi. Konsultasi dengan para pemangku kepentingan akan menjadi kunci dalam menentukan pendekatan terbaik untuk mengatur mata uang kripto di India.
Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.
*DISCLAIMER
Konten ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Pintu mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.
Referensi
- Crypto News. India to Release Landmark Crypto Policy Paper in September. Diakses pada tanggal 26 Juli 2024
- CoinDesk. India to Release Its Crypto Policy Stance by September After Stakeholder Consultations: Report. Diakses pada tanggal 26 Juli 2024
- Crypto Adventure. India’s New Crypto Policy: Cryptocurrency Policy Discussion Paper by September. Diakses pada tanggal 26 Juli 2024
- Featured Image: Generated by Ai
