Lebih Santuy, Prancis Beri Perusahaan Crypto Waktu Untuk Menyesuaikan Regulasi

Updated

January 26, 2023

Gambar Lebih Santuy, Prancis Beri Perusahaan Crypto Waktu Untuk Menyesuaikan Regulasi

Dilansir oleh Decrypt (25/1/23), alih-alih terburu-buru menerapkan regulasi perizinan yang ketat, amandemen baru Prancis terkait crypto akan menunggu hingga keputusan dari Uni Eropa tiba. Sementara itu, BeinCrypto (25/1/23), melaporkan bahwa Prancis mengizinkan perusahaan-perusahaan mata uang crypto untuk terus beroperasi hingga munculnya undang-undang MiCA Uni Eropa.

Prancis Tunggu Keputusan Uni Eropa

Menurut laporan Decrypt, anggota parlemen Prancis telah mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap perizinan crypto di negara tersebut, yang mana mereka memberikan lebih banyak waktu bagi industri crypto untuk memenuhi standar baru di seluruh Eropa.

Pada Selasa (24/1/23), anggota Majelis Nasional telah memberikan voting melalui amandemen yang diusulkan oleh politisi sentris Daniel Labaronne. Amandemen baru tersebut memungkinkan perusahaan crypto untuk terus beroperasi tanpa lisensi penuh sampai peraturan crypto dari Uni Eropa diberlakukan.

Pada saat ini, Prancis memiliki peraturan dua tingkat untuk perusahaan crypto, yakni semua operator harus mendaftar sebagai penyedia aset crypto, tetapi mereka tidak harus mendapatkan lisensi penuh. Hingga kini, meskipun tercatat ada sekitar 60 penyedia crypto telah terdaftar di regulator Autorité des Marchés Financiers (AMF), hampir semua operator tidak ada yang memilih untuk mendapatkan izin penuh.

Selanjutnya, amandemen yang telah disetujui tersebut mengharuskan setiap pendatang baru di pasar crypto, atau mereka yang berencana meluncurkan diri pada tahun 2024 dan selebihnya untuk mendapatkan lisensi penuh.

Prancis Butuh Banyak Waktu Untuk Mengatur Crypto

Dengan mengadopsi amandemen baru yang diusulkan oleh Daniel Labaronne, anggota parlemen menolak amandemen sebelumnya, yang telah diusulkan pada bulan Desember 2022 lalu oleh anggota senat, Hervé Maurey. Amandemen yang diusulkan Maurey kemarin mengharuskan para operator crypto untuk memulai proses mendapatkan otorisasi penuh tahun ini.

Alasan mengapa anggota parlemen lebih memilih amandemen baru karena amandemen baru ini mempercepat adopsi crypto Prancis terhadap standar baru yang lebih tinggi, yakni yang diberlakukan oleh Pasar Aset Crypto Uni Eropa (MiCA) nantinya.

“Ini adalah keputusan pragmatis yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara berkembangnya inovasi di Prancis dan lingkungan yang aman bagi pengguna,” kata Faustine Fleuret, Presiden dan CEO asosiasi industri crypto Prancis.

Sebagai pengusul, Labaronne, mengatakan bahwa meskipun kebangkrutan FTX telah menggarisbawahi perlunya perlindungan investor, kami membutuhkan lebih banyak waktu untuk menerapkan aturan crypto yang lebih ketat.

Pada awal Januari 2023, Gubernur Bank Prancis menyerukan persyaratan lisensi yang lebih ketat untuk perusahaan crypto di Prancis dalam sebuah pidato. Apa saja yang dikatakannya? Baca selengkapnya di Gubernur Bank Prancis Buka Suara, Semua Perusahaan Crypto di Prancis Harus Berlisensi!

Perkembangan Crypto di Prancis

Mengutip dari laporan Decrypt, pengesahan amandemen yang diusulkan oleh Labaronne menandai berakhirnya diskusi intensif selama beberapa minggu terakhir antara anggota parlemen dan industri crypto di Prancis, sebuah negara yang sejauh ini menjadi surga bagi para pengusaha crypto.

CEO Binance, Chanpeng “CZ” Zhao, yang pertukaran mata uang crypto-nya telah mendapat lampu hijau di Prancis pada Mei 2022, mengatakan bahwa negara tersebut “memiliki posisi yang sangat unik untuk menjadi pemimpin industri crypto di Eropa.”

Bersamaan dengan pengesahan ini juga, maka perusahaan-perusahaan crypto seperti Binance dan Crypto.com memiliki ruang bernapas yang lebih lega hingga peraturan Markets in Crypto Assets (MiCA) diberlakukan.

Peraturan Uni Eropa yang dimaksudkan parlemen Prancis ini bertujuan untuk menyatukan pendekatan crypto di seluruh 27 negara. Pemungutan suaran terkait regulasi ini diperkirakan akan dilakukan tahun ini.

Jika nantinya disahkan, peraturan tersebut membutuhkan waktu sekitar 18 bulan untuk diterapkan.

Referensi: