Masih Getol, India Bahas Standar Protokol Operasi Crypto Dengan Anggota G20

Sejak tahun 2019 hingga kini, India masih belum menyelesaikan kebijakan terkait cryptocurrency. Meski begitu, India terlihat getol membahas regulasi crypto dengan anggota negara G20 dari akhir tahun 2022 lalu. Masih berlanjut, Bein Crypto (14/2/23), melaporkan bahwa India tengah membahas standar protokol operasi crypto atau SoP dengan negara anggota G20. Kira-kira, apa lagi ya yang dibahas pemerintah India kali ini? Simak selengkapnya di bawah.

Menteri Keuangan India: G20 Berdiskusi Tentang SoP Crypto

Dilansir dari Bein Crypto, Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, mengatakan bahwa India bersama dengan anggota G20, sedang melakukan pembicaraan tentang perlunya crypto standard operating protocol (SoP) atau standar protokol operasi crypto. Ketika ditanya tentang regulasi crypto secara umum, Menkeu India mengatakan,

“Di G20, kami mengangkat isu regulasi crypto dan melakukan diskusi terperinci sehingga muncul standar protokol operasi, yang menghasilkan pendekatan koheren dan komprehensif, di mana semua negara bekerja sama dalam membuat beberapa peraturan.”

Lebih lanjut, Sitharaman menggarisbawahi bahwa hingga saat ini, sebagian besar mata uang crypto tidak diatur di India. Seiringan dengan teknologi yang mendorong semua transaksi penambangan dan crypto, menurut Sitharaman, tidak mungkin suatu negara dapat mengatur atau meregulasi crypto secara efektif.

Dikarenakan adanya konsensus yang muncul, maka pembahasan terkait regulasi crypto diangkat dalam perbincangan dengan sesama anggota G20. Tak hanya itu, Sitharaman mengatakan bahwa diskusi ini akan memastikan pembuatan SoP yang berkaitan dengan penambangan atau transaksi crypto.

Baca juga: Makin Dirangkul, Bank Tertua di Brasil Izinkan Warga Bayar Pajak Pakai Crypto?

Menteri Keuangan India Mendorong Konsensus Global

Mengutip dari laporan Bein Crypto, berkenaan dengan regulasi crypto, Sitharaman menegaskan kembali bahwa regulasi crypto membutuhkan adanya konsensus internasional. Menteri Keuangan India tersebut mencatat bahwa setiap undang-undang untuk regulasi atau larangan dapat efektif setelah adanya kerja sama internasional yang luas dalam menilai risiko dan manfaat, serta mengembangkan taksonomi dan standar umum.

Sementara itu, Pankaj Chaudhary, salah satu anggota menteri keuangan, menanggapi pernyataan tersebut secara berbeda. Ia menyatakan bahwa pemerintah berkoordinasi dengan negara-negara G20 untuk mengembangkan kerangka kerja internasional untuk mengatur aset crypto.

Bulan lalu, Rajeev Chandrasekhar, selaku Menteri Elektronik dan TI India, mengklaim bahwa perdagangan crypto di India tidak akan menjadi masalah selama mengikuti aturan yang ada. Tak hanya itu, di awal Januari 2023, Bank Sentral India juga mengatakan bahwa di bawah kepresidenan G20 India, salah satu prioritasnya adalah mengembangkan kerangka kerja untuk regulasi global, termasuk kemungkinan pelarangan, aset crypto unbacked, stablecoin dan DeFi. Baca selengkapnya di Demi Stabilitas Keuangan Negara, India Kembangkan Framework Regulasi Global Tentang Aset Crypto!

Meski pemerintah India belum memberikan sikap resmi terhadap cryptocurrency, pada Januari 2023 lalu, pemerintah India telah menyelenggarakan Crypto Awareness Campaign atau kampanye kesadaran tentang crypto, yang mengedukasi investor tentang legalitas cryptocurrency di negara tersebut, sembari menyoroti risiko berinvestasi dalam aset crypto.

Referensi:

• Bein Crypto. India Discussing Crypto Operating Protocols With G20 Members. Diakses tanggal: 14 Februari 2023
• Cointelegraph. Here’s why India held on to older crypto reforms in national budget 2023. Diakses tanggal: 14 Februari 2023
• The Hindu. India discussing with G-20 nations to develop SoP for regulating crypto assets: Sitharaman. Diakses tanggal: 14 Februari 2023