Pemerintah Hong Kong baru-baru ini meluncurkan konsultasi publik selama dua bulan terkait proposal legislatif untuk mengatur layanan perdagangan aset kripto over-the-counter (OTC). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah yang telah diuraikan dalam Pernyataan Kebijakan Pengembangan Aset Kripto di Hong Kong pada Oktober 2022. Simak berita lengkpanya berikut ini!
Sebelumnya, Hong Kong telah memiliki kerangka peraturan untuk penyedia layanan aset kripto berdasarkan Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (Cap. 615) (AMLO). Kerangka peraturan ini diluncurkan pada Juni 2023 dan berfungsi sebagai cetak biru untuk mengawasi aktivitas platform perdagangan aset kripto.
Namun, pemerintah Hong Kong mengidentifikasi adanya keterlibatan operator aset kripto OTC dalam aktivitas penipuan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperluas cakupan regulasi di bawah AMLO untuk mencakup layanan OTC. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi risiko pencucian uang dan pendanaan teroris yang terkait dengan operasi OTC, serta memastikan perlindungan investor.
Baca Juga: Hong Kong Ubah Permainan: Mendorong Bank-Bank Besar Untuk Mendukung Industri Crypto!
Perubahan legislatif yang diusulkan meliputi kewajiban lisensi bagi pihak yang melakukan layanan perdagangan aset kripto OTC untuk uang di Hong Kong. Peraturan ini akan berlaku untuk semua layanan aset kripto OTC, baik yang disediakan melalui gerai fisik maupun platform lainnya.
Selain itu, Commissioner of Customs and Excise (CCE) akan memiliki kewenangan untuk mengawasi praktik anti-pencucian uang dan anti-pendanaan teroris dari pemegang lisensi, serta memastikan kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan peraturan.
Proposal legislatif ini juga mencakup pengaturan transisi untuk mempermudah implementasi rezim regulasi. Pemerintah Hong Kong telah meminta publik untuk menyampaikan pandangan mereka tentang proposal tersebut kepada Financial Services and the Treasury Bureau.
Baca Juga: OKX Mendekati Persetujuan Lisensi VASP di Hong Kong: Ini yang Harus Diketahui!
Dalam tiga bulan terakhir, pemerintah Hong Kong telah secara aktif merangkul ekonomi digital dengan tetap menekankan kepatuhan terhadap peraturan. Salah satu langkah penting yang diambil adalah mengingatkan platform perdagangan aset kripto (VATP) untuk mengajukan permohonan lisensi sebelum 29 Februari 2024. Kegagalan untuk mematuhi peraturan ini akan mengakibatkan penutupan wajib pada 31 Mei 2024.
Konsultasi publik yang diluncurkan pada tanggal 23 Februari 2024 ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait proposal regulasi perdagangan aset kripto OTC. Pemerintah Hong Kong berharap dapat memperkenalkan RUU untuk rezim perizinan āsesegera mungkinā, tanpa memberikan jangka waktu yang pasti.
Masyarakat dapat menyampaikan pandangan mereka tentang proposal tersebut hingga tanggal 12 April 2024. Pemerintah Hong Kong berkomitmen untuk mengembangkan lingkungan peraturan yang kuat dan transparan untuk mendukung pengembangan aset kripto dan Web3 yang berkelanjutan.
Ikuti kami diĀ Google NewsĀ untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputarĀ crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.
*Disclaimer
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.
Referensi