Regulasi Baru UAE Berpotensi Melarang Pembayaran Crypto, Apa yang Terjadi?

Updated

June 28, 2024

Gambar Regulasi Baru UAE Berpotensi Melarang Pembayaran Crypto, Apa yang Terjadi?

Jakarta, Pintu News – Baru-baru ini, pengacara crypto dan blockchain, Irina Heaver, mengungkapkan kekhawatirannya terkait peraturan baru di Uni Emirat Arab (UAE) yang dapat melarang pembayaran crypto di negara tersebut.

Potensi Larangan Pembayaran Crypto di UAE

Pada tanggal 5 Juni 2024, dewan direksi Bank Sentral Uni Emirat Arab (CBUAE) membahas proyek-proyek di bawah program infrastruktur keuangan (FIT) yang bertujuan untuk mendorong transformasi digital.

Selama pertemuan tersebut, dewan menyetujui penerbitan regulasi layanan token pembayaran, yang dirancang untuk mengatur dan melisensikan stablecoin. Pedoman baru ini mengisyaratkan bahwa token pembayaran di UAE harus didukung oleh mata uang lokal, dirham UAE, dan tidak dapat dikaitkan dengan mata uang lainnya.

Menurut Irina Heaver, peraturan ini secara efektif melarang pembayaran crypto di negara tersebut. Heaver menjelaskan bahwa aturan baru tersebut melarang penerimaan cryptocurrencies untuk barang dan jasa kecuali jika mereka adalah token pembayaran dirham berlisensi atau token pembayaran asing terdaftar, yang saat ini belum ada.

Dampak Negatif Regulasi Baru terhadap Sikap UAE Terhadap Crypto

regulasi crypto global iosco — Sumber: Thomson Reuters

Heaver memperingatkan bahwa perubahan kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan yang kurang menguntungkan bagi industri crypto, yang berpotensi merusak citra UAE dan ambisinya dalam ekonomi digital.

Ia juga menyoroti ketiadaan asosiasi industri di UAE, berbeda dengan Crypto Valley Association di Swiss, yang memperjuangkan kepentingan industri tersebut. Dalam sebuah pernyataan kepada Cointelegraph, Heaver menyatakan kekhawatiran bahwa peraturan ini mungkin bertentangan dengan sikap pro-perdagangan dan pro-investasi UAE.

Dengan menyoroti kesuksesan historis UAE dalam menarik investasi langsung asing berkat kebijakan liberalnya, Heaver menegaskan bahwa ketiadaan kontrol modal dan kebebasan kontrak di bawah hukum komersial adalah kunci. Kebebasan ini memungkinkan para pihak untuk menyetujui syarat transaksi mereka, termasuk metode pembayaran dan mata uang.

Abu Dhabi Menjadi Pusat Crypto

Sementara itu, Abu Dhabi telah secara aktif menarik penyedia layanan crypto dan perusahaan Web3, menjadikannya pusat cryptocurrency yang menonjol. Pada bulan Mei 2024, platform perdagangan opsi crypto QCP Capital menerima persetujuan prinsip untuk kegiatan aset digital yang diatur dari ADGM. QCP kini menjadi pembuat pasar crypto dan broker pertama yang berbasis di Singapura yang menerima lisensi awal di wilayah tersebut.

Selain itu, perusahaan ternama Chainalysis baru-baru ini mendirikan kantor pusat regional di Dubai. Perusahaan ini secara aktif bekerja sama dengan pemangku kepentingan pemerintah setempat untuk memberikan saran tentang pengembangan regulasi di industri crypto.

Bulan lalu, manajer aset crypto Swiss, Digital Asset Solutions (DAS), mengumumkan ekspansinya ke UAE dengan menunjuk Csaba Dekany, seorang profesional keuangan Swiss, sebagai mitra strategis.

Kesimpulan

Regulasi baru di UAE ini berpotensi menghambat kemajuan sektor crypto dengan melarang penggunaan stablecoin dalam transaksi. Meskipun Abu Dhabi terus menarik perusahaan crypto dan Web3, perubahan kebijakan ini dapat mengurangi daya tarik UAE sebagai pusat inovasi digital. Tanpa adanya asosiasi industri yang kuat, tidak ada yang melawan kebijakan yang mungkin tidak dipertimbangkan dengan matang dan dapat merugikan pertumbuhan Web3 dan crypto di UAE.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya.

*Disclaimer:
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi: