Kontroversi Penggunaan Riset Tarif Brent Neiman dalam Kebijakan Perdagangan Era Trump

Jakarta, Pintu News – Perdebatan mengenai kebijakan perdagangan Amerika Serikat kembali memanas setelah seorang ekonom ternama, Brent Neiman, mengkritik keras penggunaan risetnya oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump.

Neiman, yang merupakan mantan pejabat di Departemen Keuangan AS pada pemerintahan Biden sekaligus profesor di University of Chicago, menilai bahwa hasil penelitiannya tentang tarif telah disalahgunakan untuk membenarkan kebijakan perdagangan yang agresif. Persoalan ini mencerminkan pentingnya akurasi dan integritas dalam penggunaan riset akademik untuk mendukung kebijakan publik.

Latar Belakang Riset Tarif Brent Neiman

Brent Neiman bersama tiga ekonom lainnya melakukan penelitian mendalam mengenai dampak ekonomi dari kebijakan tarif. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana tarif mempengaruhi defisit perdagangan Amerika Serikat serta dampaknya terhadap harga impor.

Dalam penelitian itu, Neiman menemukan bahwa tarif optimal yang seharusnya diterapkan pemerintah jauh lebih rendah dibandingkan tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump. Namun, dalam sebuah laporan resmi berjudul “Reciprocal Tariff Calculations”, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) justru mengutip riset Neiman untuk membenarkan tarif impor yang jauh lebih tinggi dari rekomendasi penelitian tersebut.

Menurut Neiman, kesalahan paling mendasar terletak pada angka “pass-through rate” atau besaran beban tarif yang akhirnya ditanggung oleh konsumen. Penelitiannya mencatat pass-through rate sebesar 95%, namun USTR hanya menggunakan angka 25%, sehingga menghasilkan perhitungan tarif yang sangat tinggi.

Baca Juga: Bitcoin Anjlok ke $70.000, Ketegangan Tarif Global Picu Kekhawatiran Investor

Kritik Terhadap Strategi Tarif Era Trump

Brent Neiman tidak hanya mengkritik cara penggunaan datanya, tetapi juga mengkritik strategi kebijakan perdagangan pemerintahan Trump secara keseluruhan. Strategi “reciprocal tariffs” atau tarif timbal balik dinilai terlalu menyederhanakan masalah defisit perdagangan antarnegara.

Menurut Neiman, defisit perdagangan tidak semata-mata mencerminkan praktik perdagangan yang tidak adil, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi lain seperti ketersediaan sumber daya alam, keunggulan komparatif, dan tingkat perkembangan ekonomi masing-masing negara.

Sebagai contoh, ia menjelaskan bahwa masyarakat Amerika lebih banyak membeli pakaian dari Sri Lanka dibandingkan Sri Lanka membeli produk dari Amerika bukan karena praktik perdagangan yang tidak adil, melainkan karena perbedaan struktur ekonomi masing-masing negara.

Kelemahan Perhitungan Tarif dan Dampaknya

Selain kesalahan dalam menggunakan data pass-through rate, Neiman juga menunjukkan kelemahan dalam rumus perhitungan tarif yang digunakan oleh pemerintahan Trump. Rumus tersebut diasumsikan seolah-olah tarif terhadap satu negara tidak akan mempengaruhi perdagangan dengan negara lain atau ekspor Amerika.

Padahal, dalam praktiknya, tarif tinggi terhadap satu negara bisa menyebabkan perusahaan beralih mencari alternatif dari negara lain. Misalnya, tarif tinggi pada suku cadang mobil dari Jepang bisa membuat industri otomotif Amerika beralih ke pemasok dari Meksiko.

Selain itu, penerapan tarif tinggi secara luas juga berisiko memicu tindakan balasan dari negara lain, meningkatkan nilai tukar dolar AS, dan pada akhirnya merugikan ekspor Amerika itu sendiri.

Pentingnya Akurasi Penggunaan Riset Akademik Dalam Kebijakan Publik

Kontroversi ini memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan riset akademik dalam perumusan kebijakan publik bisa menjadi masalah serius. Brent Neiman menegaskan bahwa penelitiannya awalnya bertujuan untuk membantu pemerintah merumuskan kebijakan tarif yang tepat, bukan untuk mendukung kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan saat itu.

Ia merasa kecewa karena temuannya justru digunakan untuk membenarkan tarif yang empat kali lebih besar dari rekomendasinya. Peristiwa ini sekaligus menjadi pelajaran penting tentang perlunya transparansi dan akurasi dalam pengambilan kebijakan, khususnya yang melibatkan data dan penelitian akademis.

Penutup

Kasus Brent Neiman vs pemerintahan Trump memperlihatkan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan publik, penggunaan riset akademik tidak boleh sembarangan. Kebijakan perdagangan, khususnya terkait tarif, seharusnya dibuat berdasarkan analisis yang akurat dan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang kompleks.

Ketika data dan riset dipelintir untuk mendukung agenda tertentu, bukan hanya kredibilitas peneliti yang dipertaruhkan, tetapi juga dampaknya terhadap perekonomian dan hubungan internasional jangka panjang.

Baca Juga: Bisakah Harga Dogecoin (DOGE) Mencapai $100? Simak Analisis Teknikalnya!

Itu dia informasi terkini seputar berita crypto hari ini. Dapatkan berbagai informasi lengkap lainnya seputar akademi crypto dari level pemula hingga ahli hanya di Pintu Academy dan perkaya pengetahuanmu mengenai dunia crypto dan blockchain.

Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan informasi terkini seputar dunia crypto dan teknologi blockchain. Nikmati pengalaman trading crypto yang mudah dan aman dengan mengunduh Pintu Crypto melalui Google Play Store maupun App Store sekarang juga.

Dapatkan juga pengalaman web trading dengan berbagai tools trading canggih seperti pro charting, beragam jenis tipe order, hingga portfolio tracker hanya di Pintu Pro. Klik Daftar Pintu jika kamu belum memiliki akun atau klik Login Pintu jika kamu telah terdaftar

*Disclaimer

Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Pintu mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar. Sebagai catatan, kinerja masa lalu aset tidak menentukan proyeksi kinerja yang akan datang. Aktivitas jual beli crypto memiliki risiko dan volatilitas tinggi, selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli Bitcoin dan investasi aset crypto lainnya menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi:

• Cryptopolitan. Neiman Slams Trump Over Tariff Research. Diakses tanggal 10 April 2025.
• Featured Image: Bitcoin News